Status Hukum Rekam Medis

Status  hukum  dan  peraturan  tentang  catatan  kesehatan  harus  dijaga  oleh institusi   pelayanan   kesehatan.   Istitusi   kesehatan   tidak   memiliki   hukum   atau peraturan   pemerintah   pusat.   Institusi   pelayanan   kesehatan   harus   menyimpan catatan mengenai kesehatan karena hukum atau peraturan tersebut penting sebagai kepedulian pasien dan dokumen yang syah. Status hukum minimum berisi tentang alamat pasien. Selain itu juga harus berisi  tentang  identitas  data,  ramalan  penyakit,  sejarah  keluarga,  tindakan  yang dilakukan   oleh   tenaga   kesehatan,   laporan   konsultasi,   laporan   laboratorium, prosedur  operasi,  laporan  khusus,  waktu  tindakan,  catatan  perkembangan  pasien, laporan   asuhan   perawatan,   terapi,   ringkasan   pasien   masuk,   catatan   untuk menentukan diagnosis akhir, komplikasi, pemeriksaan prosedur, dan tanda tangan kehadiran dokter. Sebagai tambahan terhadap peraturan status, terdapat peraturan dan hukum pemerintah pusat dalam keadaan tertentu.  Institusi  kesehatan  yang  menggunakan peraturan   atau   hukum   untuk   masalah   pembayaran   harus   melalui   peraturan pemerintah    pusat    untuk    memelihara    catatan    kesehatan    tersebut.    Hukum pemerintah pusat juga ada untuk fasilitas kesehatan dengan menggunakan alkohol atau obat keras untuk program perawatan.